詹嘶
2019-05-22 04:47:10
发布时间:2017年11月9日上午8:44
更新时间:2017年11月9日上午8点44分

Ketua KPK Agus Rahardjo memasuki mobil usai rapat terbatas di Komplek Istana Kepresidenan,Jakarta,Selasa(24/10).FOTO oleh ANTARA / Rosa Panggabean

Ketua KPK Agus Rahardjo memasuki mobil usai rapat terbatas di Komplek Istana Kepresidenan,Jakarta,Selasa(24/10).FOTO oleh ANTARA / Rosa Panggabean

雅加达,印度尼西亚 - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan pihaknya memang telah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan(SPDP)atas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang。

“Sejak kemarin sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan,”kata Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri,雅加达。 Pemberitahuan dimulainya penyidikan itu tercantum dalam surat nomor B / 263 / XI / 2017 / Dittipidum yang diteken oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak。

Setyo mengatakan penerbitan SPDP tersebut berdasarkan laporan polisi nomor LP / 1028 / X / 2017 / Bareskrim tertanggal 9 Oktober 2017 dengan pelapor Sandy Kurniawan yang merupakan kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto。

Dalam laporan tersebut,dua pimpinan KPK itu dituduh melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu dan atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 ayat(1)ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP。

“Secara kronologis bahwa Saudara Saut Situmorang selaku pimpinan KPK telah menerbitkan surat larangan bepergian keluar negeri terhadap Setya Novanto pada 2 Oktober 2017 setelah adanya putusan praperadilan Nomor 97 / pid / prap / 2017 PN Jakarta Selatan tanggal 2017年9月29日,yang dimenangkan oleh Setya Novanto, “卡塔尼亚。

Meskipun SPDP telah diterbitkan,dua pimpinan KPK tersebut masih berstatus sebagai terlapor。 “Statusnya belum(jadi)tersangka,masih terlapor,”katanya。

Setyo mengatakan penyidik telah memeriksa lima saksi yakni satu ahli bahasa,tiga ahli pidana dan seorang ahli hukum tata negara。 “Sejumlah saksi masih akan diperiksa,”katanya。 -dengan laporan ANTARA / Rappler