南门铼皴
2019-05-22 05:31:14
发布时间2016年10月1日12:34
2016年10月1日下午12:36更新

PANCASILA SAKTI。 Petugas membersihkan diorama rumah bersejarah Monumen Pancasila Sakti,di Jakarta Timur,Senin,9月26日。 Foto oleh Risky Andrianto / ANTARA

PANCASILA SAKTI。 Petugas membersihkan diorama rumah bersejarah Monumen Pancasila Sakti,di Jakarta Timur,Senin,9月26日。 Foto oleh Risky Andrianto / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Pemerintah membentuk tim gabungan yang terdiri unsur Kejaksaan Agung,Komnas HAM,Polri,pakar hukum dan perwakilan masyarakat untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat pada tahun 1965. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan,Wiranto mengatakan pemerintah juga telah menetapkan 3 sikap terkait isu ini。

Pertama ,pada tahun 1965 dan tahun sebelumnya telah terjadi perbedaan secara ideologi politis yang berujung pada makar,sehingga menimbulkan kemunduran dan kerugian besar bagi Bangsa Indonesia。

Kedua ,pemerintah merasa prihatin atas jatuhnya korban dalam peristiwa 1965 dan secara bersungguh-sungguh berusaha menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat。 Jalur yang dipilih yakni melalui proses non yudisial yang seadil-adilnya agar tidak menimbulkan ekses yang berkepanjangan,“ujar Wiranto yang ditemui usai peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2016 di Jakarta Timur pada Sabtu,1 Oktober。

Sikap ketiga ,pemerintah mengajak dan memimpin seluruh Bangsa Indonesia dengan mengedepankan ideologi Pancasila untuk bersama-sama merajut kerukunan bangsa agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali kini dan masa yang akan datang。

Pendekatan yang ditempuh pemerintah,ujar Wiranto,termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu pada tahun 1965。

“Dari pendekatan yudisial telah dilakukan pendalaman mengenai peristiwa itu。 Dari kajian hukum pidana,peristiwa tersebut masuk ke dalam kategori 原则明确和现在的危险 Negara dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya dan nyata,maka tindakan yang terkait keamanan nasional merupakan tindakan penyelamatan,“tutur dia。

Wiranto menambahkan,dari peristiwa itu juga dapat berlaku adigium abnormal recht voor abnormaale tijden ,yaitu tindakan darurat untuk kondisi darurat(abnormal)yang dapat dibenarkan secara hukum。 Berdasarkan terori itu,maka peristiwa tahun 1965年tidak dapat dinilai dengan karakter hukum masa sekarang。

Konsultasi dan koordinasi(bedah kasus)antara penyelidik Komnas HAM dan penyidik Kejaksaan Agung ternyata menemui hambatan yuridis,terutama menyangkut pemenuhan alat bukti yang cukup(超出合理怀疑)。 Maka,untuk menyelesaikan hal ini,menurut Wiranto diarahkan melalui cara-cara non yudisial。 Selain itu,kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan semangat kebangsaan yang membutuhkan kebersamaan dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan。

Penyelesaian melalui cara non yudisial dilakukan dengan mempertimbangkan frasa tidak ada nuansa saling menyalahkan,tidak lagi menyulut kebencian atau dendam,dan sikap atau keputusan pemerintah dibenarkan oleh hukum serta dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan ekses negatif yang berkepanjangan。 - dengan laporan ANTARA / Rappler.com

BACA JUGA: