还鲸
2019-05-22 02:27:03
发布时间2016年9月22日上午9:09
2016年10月28日上午11:05更新

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)Agus Rahardjo(kanan)didampingi Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Komplek Parlemen,Senayan,Jakarta,Rabu(21/9)。 Foto oleh Puspa Perwitasar / ANTARA

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)Agus Rahardjo(kanan)didampingi Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Komplek Parlemen,Senayan,Jakarta,Rabu(21/9)。 Foto oleh Puspa Perwitasar / ANTARA

印度尼西亚雅加达 - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK),Agus Rahardjo,mengatakan lembaganya akan memantau harta kekayaan para calon kepala daerah yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah 2017。

“Harapan kami pilkada yang berintegritas bisa melahirkan pemimpin yang bersih,amanah dan bebas dari korupsi,”kata Agus dalam pernyataan tertulis yang diterima Rappler,Rabu 2016年9月21日。

Pemantauan komisi反rasuah dalam pemilihan kepala daerah ini bukan tanpa alasan。 Sebab sepanjang 2004-2016 sedikitnya ada 63 kepala daerah terjerat kasus korupsi。 Sebanyak 52 di antaranya adalah bupati / walikota。 Sisanya gubernur。

Modus yang digunakan para pemimpin daerah untuk menilap uang rakyat cukup beragam。 “Yang terbanyak itu modus penyuapan。”kata Agus。“Totalnya 30 perkara。”

Karena itu Agus meminta semua bakal calon pasangan kepala daerah melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN),

Untuk itu KPK sudah membuka loket khusus penerimaan LHKPN untuk calon pasangan kepala daerah mulai 9月21日hingga 3 Oktober 2016.Setelah laporan diterima,KPK akan melakukan verifikasi。

Agus mengatakan pelaporan harta kekayaan sangat penting dilakukan para calon kepala daerah karena ini membuktikan kejujuran dan transparansi mereka。 “Sebagai niat politik yang baik.ini konsekuensi jadi pemimpin daerah,”katanya。

Pemilihan kepada daerah akan digelar serentak di 101 daerah pada 15 Februari 2017. Saat ini tahapan pilkada masih dalam proses pendaftaran bakal calon pasangan。 --Rappler.com