司徒寰嘧
2019-05-22 01:48:05
2016年9月19日下午4:43发布
2016年9月19日下午4:43更新

Gubernur Papua Lukas Enembe(kiri)berbincang dengan Deputi Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum,dan Keamanan Yodhi Swastono sebelum bertemu dengan Menko Polhukam Wiranto di Jakarta pada Senin,9月19日。 Foto oleh Rappler.com

Gubernur Papua Lukas Enembe(kiri)berbincang dengan Deputi Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum,dan Keamanan Yodhi Swastono sebelum bertemu dengan Menko Polhukam Wiranto di Jakarta pada Senin,9月19日。 Foto oleh Rappler.com

雅加达,印度尼西亚 - Gubernur Papua Lukas Enembe bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum,dan Keamanan Wiranto di Jakarta pada Senin,9月19日,untuk membahas berbagai isu keamanan di provinsi Indonesia paling timur itu。

Menurut Gubernur Lukas,kondisi keamanan di Papua agak rawan menjelang pemilihan kepala daerah pada bulan Februari 2017。

“Saudara-saudara kita yang berseberangan dengan kita masih melakukan tindakan-tindakan kriminal,”kata Gubernur kepada Rappler di Kantor Menko Polhukam di Jakarta。

Sepuluh kabupaten dan satu kota,yaitu Kabupaten Jayapura,Sarmi,Kepulauan Yapen,Tolikara,Dogiyai,Nduga,Lanny Jaya,Mappi,Intan Jaya,Puncak Jaya dan Kota Jayapura,akan menyelenggarakan pemilihan bupati dan walikota pada bulan Februari 2017。

Seorang guru honorer bernama Yuni Yesra,27 tahun,meninggal dunia setelah ditembak oleh oknum tak dikenal di Distrik Mulia,Kabupaten Puncak Jaya,Papua,pada Senin malam,9月12日。

Pada 27 Agustus lalu,ratusan warga membakar kantor Polsek Sugapa di Kabupaten Intan Jaya setelah anggota Brimob menembak mati seorang remaja yang sedang mabuk karena meminta uang dari para pengguna jalan di dekat rumah mereka。

Menurut Gubernur Lukas,pihaknya telah melakukan koordinasi dengan aparat terkait untuk memastikan tahapan pemilu di kabupaten / kota itu tidak terganggu。

“Koordinasi adalah nafas dari pekerjaan kita dan dua minggu lalu kita sudah melakukan pertemuan dengan aparat terkait,termasuk dengan pemerintah kabupaten,”kata Lukas。

Menurut Lukas,dia juga membahas kondisi keamanan secara umum di Papua,terutama pemeriksaan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM)terhadap beberapa dugaan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu。

“Komnas HAM sedang menyelidiki kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu,”kata Lukas。

Pada bulan Mei lalu,Menko Polhukam saat itu,Luhut Binsar Panjaitan,membentuk sebuah tim untuk menyelidiki kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Papua。

Setelah melakukan 映射 dan perdebatan panjang,anggota tim sepakat untuk fokus pada peristiwa Wamena pada 2003,Wasior 2001,dan Paniai 2014。

Mandat tim gabungan itu akan berakhir pada bulan Oktober。 - Rappler.com

BACA JUGA: