萧孛庵
2019-05-22 10:34:02
2016年9月16日下午4:06发布
2016年9月16日下午4:06更新

公司通讯负责人谷歌印度尼西亚Jason Tedjasukmana memperlihatkan aplikasi'Google Bisnisku'saat peluncuran di Medan,Sumatera Utara,pada 2016年9月14日。摄影oleh Septianda Perdana / Antara

公司通讯负责人谷歌印度尼西亚Jason Tedjasukmana memperlihatkan aplikasi'Google Bisnisku'saat peluncuran di Medan,Sumatera Utara,pada 2016年9月14日。摄影oleh Septianda Perdana / Antara

雅加达,印度尼西亚 - Direktorat Jenderal Pajak(DJP)mengatakan akan mulai memeriksa kewajiban pajak perusahaan teknologi ternama,Google,pada Kamis,9月15日。

Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus,Muhammad Hanif,menyebutkan bahwa Google menolak diperiksa oleh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan。

“Mereka telah menolak diperiksa dan menolak ditetapkan sebagai Bentuk Usaha Tetap(BUT),maka kita akan melakukan langkah lebih keras,”kata Hanif dalam konferensi pers,Kamis。

Sebelumnya diberitakan bahwa谷歌印度尼西亚mangkir dalam membayar pajak pendapatan iklan yang bernilaian miliar dolar。

Hanif mengatakan Google menolak untuk bekerja sama setelah DJP mengirim surat permintaan untuk diizinkan memeriksa laporan pajak perusahaan pada April lalu。

Ia mengatakan langkah lanjutan melalui penegakan hukum secara mendalam tidak mudah dilakukan,apalagi menurutnya Google diduga juga tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar di negara lain。

“Kita akan mencoba melakukan negosiasi agar mereka mau membayar pajak,terutama dari isu fairness atau keadilan,karena upaya ini berhasil di Inggris,”kata Hanif。

Menurutnya,pendapatan Google dari印度尼西亚mencapai triliunan rupiah,terutama dari iklan,namun karena beroperasi sebagai kantor perwakilan,bukan sebagai但是maka selama ini Google tidak pernah dipotong Pajak Pertambahan Nilai(PPN)maupun Pajak Penghasilan(PPh)。

谷歌katakan telah bayar pajak

Sementara itu,谷歌印度尼西亚menyatakan pihaknya telah bekerjasama dengan pemerintah dan telah membayar pajak。

“PT Google Indonesia telah beroperasi sebagai perusahaan Indonesia sejak tahun 2011,”kata企业传播负责人Google Indonesia Jason Tedjakusuma melalui siaran pers。

“Kami telah dan akan terus bekerjasama dengan pemerintah Republik Indonesia dan telah dengan taat membayar semua pajak yang berlaku di Indonesia。”

Bagaimana dengan Facebook dan Twitter?

Selain谷歌,DJP juga memastikan upaya pemeriksaan serupa akan diterapkan terhadap perusahaan teknologi asing lainnya,seperti Facebook dan Twitter,yang telah beroperasi di Indonesia dan memperoleh pendapatan rutin dari iklan。

“Untuk Facebook dan Twitter masih kita lihat,kita 测试水 [dengan investigasi lanjutan kepada Google],agar mereka berpikir ini serius,”kata Hanif。

“Kita akan raise isu fairness dan harga diri perusahaan agar mereka mau membayar,”ujarnya。

Untuk ke depannya,Hanif mengharapkan peraturan perpajakan mengenai pelayanan melalui jaringan dan transaksi e-dagang segera terbit agar kendala pungutan pajak dari bisnis online tidak terjadi di masa mendatang。

“Kalau nanti peraturan Kemenkeu sudah ada,uang bisa masuk.Tinggal Kominfo yang mengawasi web.Jadi Kominfo yang menjadi tempat memantau bagi web yang selama ini memasang iklan,namun belum membayar pajak,”katanya。

Ia mengatakan,DJP telah memantau perlakuan pajak dari Google,Twitter,Facebook,maupun Yahoo sejak 2016年4月untuk menggali potensi penerimaan dari bisnis teknologi informasi yang saat ini telah berkembang pesat。

Menurut catatan DJP,Google di Indonesia telah terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di KPP Tanah Abang III dengan status sebagai PMA sejak 2011年9月15日dan merupakan“ 依赖代理人 ”dari Google Asia Pacific Pte Ltd di Singapura。

Dengan demikian,menurut Pasal(2)ayat(5)huruf(N)Undang-Undang Pajak Penghasilan,Google seharusnya berstatus sebagai但是,sehingga setiap pendapatan maupun penerimaan yang bersumber dari Indonesia berhak dikenakan pajak penghasilan。 -Antara / Rappler.com