鞠礤赍
2019-05-22 04:11:04
2016年9月13日晚上11:30发布
2016年9月13日下午11:41更新

TOLAK REKLAMASI。 Nelayan melakukan aksi dan penyegelan pulau“G”sebagai simbol penolakan reklamasi teluk Jakarta di proyek reklamasi pulau“G”,Jakarta,Minggu,4月17日。 Foto oleh Muhammad Adimaja / ANTARA

TOLAK REKLAMASI。 Nelayan melakukan aksi dan penyegelan pulau“G”sebagai simbol penolakan reklamasi teluk Jakarta di proyek reklamasi pulau“G”,Jakarta,Minggu,4月17日。 Foto oleh Muhammad Adimaja / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Polemik reklamasi Teluk Jakarta seolah tak ada habisnya。 Salah satunya adalah mengenai reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa Samudera,anak perusahaan Agung Podomoro。

Berikut lini masa polemik pembangunan pulau buatan tersebut:

2016年9月9日

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan reklamasi Pulau G akan dilanjutkan。 Menurut dia,sudah ada solusi dari masalah-masalah yang ada。

“Tidak ada masalah,bisa lanjut,”katanya。

Luhut juga mengatakan akan mengurus proses hukumnya,termasuk pembuatan surat keputusan menteri bila dibutuhkan。

Keputusan untuk melanjutkan reklamasi Pulau G,menurut Luhut,telah mempertimbangkan semua aspek,termasuk keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN)Jakarta Timur dan kesejahteraan nelayan。

Pada 31 Mei 2016,majelis hakim PTUN Jakarta Timur menerima gugatan nelayan dan membatalkan izin reklamasi Pulau G yang diterbitkan Gubernur Basuki Ahok Tjahaja Purnama ke PT Muara Wisesa Samudra。

2016年9月8日

Luhut berkunjung ke Pulau G untuk melakukan inspeksi lapangan dan menemui pihak pengembang。 Ia menilai tidak ada pelanggaran dan proyek bisa dilanjutkan。

Kunjungan ini tidak diberitahukan kepada media。

2016年6月30日

Menko Maritim saat itu,Rizal Ramli,mengatakan pembangunan Pulau G mengandung pelanggaran berat sehingga harus dibatalkan。 Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan yang dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti,perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,serta Pemerintah Provinsi。

31 Mei 2016

PTUN雅加达Timur memenangkan gugatan nelayan atas pembangunan Pulau G. Menurut para majelis hakim,telah terjadi maladministrasi dalam pemberian izin。

11 Mei 2016

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel Pulau C,D,dan G. Diwakili oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum(Gakum)KLHK Rasio Ridho Sani,mereka memasang plang segel。

- Rappler.com